Wali Kota Bekasi Tolak Usulan CFD di Alun-Alun M. Hasibuan

9 hours ago 13

Beranda Berita Utama Wali Kota Bekasi Tolak Usulan CFD di Alun-Alun M. Hasibuan

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. FOTO: ZAKKY MUBAROK/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menolak usulan penambahan titik pelaksanaan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Alun-Alun M. Hasibuan, Jalan Pramuka, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, tidak memungkinkan untuk direalisasikan.

Menurut Tri, usulan pelaksanaan CFD di Alun-Alun M. Hasibuan berasal dari Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi.

“Jadi gini, untuk usulan CFD di Alun-Alun mungkin itu adalah bagian usulan Pak Sekda. Tapi sampai hari ini saya juga masih bingung, karena kita tidak pernah melakukan evaluasi terkait CFD itu ada di Alun-Alun,” tegas Tri usai mengikuti paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6).

Menurut Tri, wacana pelaksanaan CFD di Alun-Alun sempat berkembang luas di tengah masyarakat. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Pemerintah Kota Bekasi menilai usulan tersebut tidak perlu dilanjutkan karena sulit untuk diwujudkan. Terlebih, kawasan sekitar Alun-Alun merupakan area yang masuk kategori objek vital.

“Saya bilang enggak, enggak usah dibahas kembali. Karena memang menjadi sesuatu yang ketidakmungkinan, kalau kita melaksanakan CFD-nya di Alun-Alun,” tuturnya.

BACA JUGA: Rencana Pemkot Bekasi Jadikan Kawasan Alun-Alun Lokasi CFD Disorot, Dewan Latu Ingatkan Ada RSUD

Lebih lanjut, Tri menuturkan bahwa Pemkot Bekasi masih membuka peluang untuk menghadirkan CFD di sejumlah lokasi alternatif yang dianggap lebih representatif.

Beberapa kawasan yang berpotensi menjadi titik baru pelaksanaan CFD antara lain Grand Galaxy City, Harapan Indah, Vida, Grand Kamala Lagoon, dan Bekasi Timur Regency (BTR).

“Ya kita lihat lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain, kalau usulan CFD itu yang lebih cocok diselenggarakan. Saya kira juga sudah ada beberapa tempat yang sudah dilakukan. Hanya memang belum di kaji lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (zak)

Read Entire Article
Tenaga Kerja | | | |