Destinasi Wisata Air Kalimalang Butuh Kajian Komprehensif agar Tak Jadi Proyek Mangkrak  

RADARBEKASI, BEKASI – Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi, mengingatkan bahwa rencana pembangunan destinasi wisata air di Sungai Kalimalang harus melalui kajian yang komprehensif agar tidak mangkrak dan menimbulkan kendala yang berdampak pada masyarakat Kota Bekasi.

“Nah, itu harus melalui kajian yang komprehensif agar memang tidak menjadi kendala, tidak menjadi masalah, agar juga tidak menjadi program yang mangkrak. Karena kalau kemudian mangkrak itu akan masyarakat yang kena dampaknya,” ujar Yusfitriadi kepada Radar Bekasi, baru-baru ini.

Ia menegaskan bahwa kajian secara menyeluruh sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan destinasi wisata air yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp120 miliar. Menurutnya, proyek ini tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa agar ke depan dapat berjalan optimal.

“Kajian yang komprehensif itu saya pikir penting dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Tidak usah juga terburu-buru untuk menjadikan Kalimalang sebagai angkutan air alternatif ataupun wisata air,” katanya.

Adapun skema pendanaan proyek Wisata Air ini akan melibatkan sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan sektor swasta. Pada tahap awal, proyek ini akan didukung oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Mizu sebesar Rp36 miliar yang difokuskan untuk pembangunan jembatan ikonik.

Selain itu, dana sebesar Rp30 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Bekasi akan digunakan untuk membangun area pedestrian yang nyaman dan estetis. Sisanya, sebesar Rp60 miliar berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini, Yusfitriadi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek ambisius tersebut. Menurutnya, mulai dari perencanaan, kajian, penganggaran, hingga pelaksanaan dan evaluasi, semuanya harus dijalankan secara terbuka agar publik dapat melakukan pengawasan.

“Transparansi dan akuntabilitas penting dalam melakukan berbagai macam program terlebih legisi baru dari mulai perencanaan kemudian kajian, penganggaran, pelaksanaan program, sampai pada evaluasi dilakukan secara transparan,” jelasnya.

“Agar memang ketika ada masalah akan mampu dipertanggungjawabkan serta publik pun bisa bertanggung jawab, bisa mengawal, mengontrol, mengawasi terkait jalannya program tersebut,” sambungnya. (cr1)