Beranda Politik Fraksi Gerindra DPRD Dorong Pemkab Bekasi Maksimal Dukung Program Presiden Prabowo

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi Partai Gerindra DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk secara maksimal mendukung program nasional era kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dalam hal ini, Fraksi Partai Gerindra juga mendorong Pemkab segera mendukung pengesahan Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga keberlangsungan lahan pertanian di daerah.
“Kalau Kabupaten Bekasi sebetulnya sudah selesai (cukup), tinggal masalah Perdanya di paripurnakan tentang LP2B,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, kepada Radar Bekasi, Kamis (21/8).
Helmi menilai, Raperda LP2B harus segera disahkan karena lahan pertanian yang tersisa di Kabupaten Bekasi harus dipertahankan dan tidak boleh dialihfungsikan.
Menurutnya, ketahanan pangan akan berkembang pesat jika para petani dimakmurkan dan kebutuhan dasar pertanian seperti pupuk, irigasi, bendungan, traktor, dan sarana lainnya dipenuhi.
“Itu yang meski dikedepankan di dalam APBD 2026. Kita itu nyari duit buat makan. Kalau sawahnya alih fungsi, terus kita mau makannya dari mana?,” ucapnya.
Selain LP2B, Helmi juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai skala prioritas di Kabupaten Bekasi. Infrastruktur yang dimaksud meliputi pembangunan bendungan, normalisasi sungai, perbaikan jalan, jembatan, turap, serta penertiban bangunan liar (bangli).
“Kabupaten Bekasi ini dalam hal membangun harus punya arah dan tujuan yang jelas. Mana yang menjadi skala prioritas, mana yang tidak,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi
Helmi menambahkan, banyak program nasional yang harus dijalankan di Kabupaten Bekasi, seperti ketahanan pangan, koperasi Merah Putih, swasembada pangan, LP2B, tata ruang, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan lainnya. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Harus lebih baik lagi dalam mengemas dan membina semua struktur ASN, di dalam pelayanan, pencarian PAD, pembuatan infrastruktur, pengawasan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di 2026,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah juga harus diperbaiki, terutama dalam hal pengalokasian anggaran yang bersentuhan langsung dengan program nasional.
“Termasuk di dalam pengalokasian anggaran -anggaran setiap SKPD. Terus yang harus dilakukan lebih baik lagi adalah dalam mengalokasikan anggaran yang bersentuhan dengan nasional,” jelasnya. (adv/pra)