DPRD Kota Bekasi Dorong Layanan Transportasi Bersubsidi Jangkau Permukiman

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tingginya biaya transportasi warga Kota Bekasi mendapat sorotan serius dari DPRD. Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai layanan transportasi bersubsidi tidak cukup hanya beroperasi di jalan-jalan utama, tetapi harus diperluas hingga ke kawasan permukiman.

Dalam pembahasan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Latu menegaskan pentingnya integrasi transportasi kota dengan sistem angkutan pengumpan (feeder) yang menjangkau lingkungan tempat tinggal warga. Skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) dinilai menjadi solusi untuk menekan pengeluaran masyarakat di sektor transportasi.

BACA JUGA: Biaya Transportasi di Bekasi Tertinggi di Indonesia, Ini Penyebabnya!

“Rekomendasi dari Komisi II adalah memasukkan program ini ke dalam RPJMD 2025–2030. Setelah masuk RPJMD, baru bisa diturunkan ke RKPD tahunan,” ujar Latu, Selasa (6/8).

Menurutnya, moda transportasi seperti BisKita dan Trans Patriot yang tersedia saat ini belum memadai. Selain armadanya terbatas, operasionalnya hanya mencakup jalan utama, belum menyentuh kawasan permukiman.

Padahal, sistem transportasi terintegrasi dinilai mampu mengubah pola mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Selain lebih efisien secara waktu, biaya yang dikeluarkan masyarakat juga bisa ditekan secara signifikan.

“Pengeluaran warga Bekasi untuk transportasi yang semula bisa mencapai Rp1,9 juta per bulan bisa turun drastis jika sistem ini berjalan baik. Ini tantangan kita,” ujarnya.

Latu menambahkan, Kota Bekasi bisa mencontoh daerah lain seperti DKI Jakarta dan Surabaya dalam membangun transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan. Ia memastikan DPRD siap mendukung alokasi anggaran jika program ini menjadi prioritas pemerintah kota.

“Kalau soal anggaran, mari kita bahas bersama. Selama APBD kita tidak defisit, tidak ada masalah,” tegasnya.

Namun ia mengingatkan, kunci keberhasilan penyediaan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menyebutkan saat ini Kota Bekasi telah memiliki sejumlah moda transportasi massal, baik di dalam kota maupun antarwilayah, seperti BisKita, Trans Patriot, serta Transjabodetabek hasil kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Misalnya BisKita saat ini menghubungkan kawasan Summarecon, Vida, hingga Dukuh Atas sebagai bagian dari integrasi transportasi antarkota,” jelas Zeno.

Terkait perluasan layanan hingga ke jalan-jalan kota dan permukiman, Dishub Kota Bekasi mengaku tengah mempersiapkan rencana tersebut.

“Ke depan bukan hanya soal anggaran, tapi juga kesiapan infrastruktur jalan, perlengkapan pendukung, serta sistem operasional yang akan diterapkan,” tandasnya. (sur)