6 days ago
20
Beranda Politik DPRD Kabupaten Bekasi Tantang OPD Penghasil Terbuka Ungkap Potensi PAD
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa. FOTO: ISTIMEWA
RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi menantang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk terbuka memaparkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desakan ini muncul menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 17 Oktober 2025.
“Harapan kita semua terbuka, supaya sekecil apapun potensi anggaran itu bisa kita maksimalkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Minggu ini kita mulai bahas KUA PPAS APBD 2026,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, kepada Radar Bekasi, Minggu (5/10).
Budi mengakui bahwa dinas-dinas penghasil di Pemerintah Kabupaten Bekasi belum maksimal menggali potensi PAD. Ia menekankan bahwa ide-ide yang disampaikan anggota DPRD belum tentu bisa langsung direalisasikan oleh eksekutif. Oleh karena itu, keterbukaan OPD dianggap penting agar pembahasan berjalan efektif.
“Kan ide dari dewan, belum tentu benar adanya di eksekutif. Misalkan kita ngomong bisa dari sini, tapi kata eksekutif dari sini belum bisa. Makanya hayuk kita terbuka semua, kan enak kalau terbuka. Karena teman-teman di dewan melihatnya, dinas penghasil belum maksimal menggali potensi PAD,” ucap legislator asal PKS ini.
Mengenai adanya berbagai usulan dari anggota DPRD, Budi menegaskan tujuan semua pihak sama, yakni meningkatkan PAD untuk menjaga keberlanjutan APBD 2026. Fokus pembahasan akan terkonsentrasi pada KUA PPAS 2026, terutama karena adanya informasi kemungkinan pemotongan anggaran 30 persen dari pusat.
“Kita tunggu dulu presentasi TAPD, baru mau kita bahas. Nanti kita lihat eksekutif punya solusi apa supaya APBD kita sesuai dengan yang diharapkan, tanpa juga membebani masyarakat. Kita akan diskusikan lebih jauh, karena menurut kami (dewan) kalau diskusinya terbuka semua, potensi PAD nya masih ada,” ungkapnya.
Budi menambahkan, pembahasan akan berlangsung selama dua minggu dengan jadwal harian yang melibatkan dinas-dinas penghasil. (pra)
