Seleksi Terbuka Sekda Kabupaten Bekasi Sepi Peminat

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi hingga kini masih sepi peminat. Sejak dibuka pada 3 Oktober 2025, belum ada satu pun pejabat yang resmi mendaftar. Padahal, masa pendaftaran akan ditutup pada 17 Oktober 2025.

Minimnya pendaftar diduga disebabkan oleh ketentuan syarat yang cukup ketat. Salah satunya, calon wajib pernah menduduki dua jabatan berbeda dengan masa jabatan minimal dua tahun. Ketentuan ini otomatis menutup peluang sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru satu kali menjabat.

“Iya, yang bisa ikut hanya yang sudah pernah menduduki dua jabatan berbeda,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Benny Yulianto Iskandar, kepada Radar Bekasi, Minggu (12/10).

Benny juga mengaku belum mengetahui jumlah pendaftar. “Belum tahu sampai sekarang. Nanti baru bisa dilihat setelah masa pendaftaran ditutup,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga 12 Oktober 2025 belum ada pejabat yang resmi menyerahkan berkas pendaftaran. Meski begitu, sumber dari RSUD Kabupaten Bekasi menyebut sudah ada tiga pejabat yang menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani, yang menjadi salahsatu syarat seleksi Sekda.

“Tiga orang sudah melakukan pemeriksaan,” kata seorang petugas kesehatan RSUD Kabupaten Bekasi.

Tiga nama yang disebut-sebut telah menjalani tes kesehatan tersebut yakni Kepala BKPSDM Endin Samsudin, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Henri Lincoln, serta Kepala BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis. Namun, Muchlis membantah kabar tersebut.

“Saya nggak merasa pernah cek kesehatan kaitan mau ikut seleksi sekda. Hoaks itu,” ucapnya.

Sementara itu, Henri Lincoln mengakui dirinya berencana mengikuti seleksi, namun belum mendaftar.

”Saya ada rencana untuk mengikuti seleksi. Namun masih melakukan pengumpulan persyaratan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keinginannya mengikuti seleksi didasari niat untuk memberikan kinerja terbaik bagi Kabupaten Bekasi.

“Tujuannya adalah untuk berbuat dan bekerja lebih baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin menilai jabatan Sekda memang tidak lepas dari unsur politik. “Secara aturan itu memang kewenangan yang sah, tapi jabatan Sekda sudah setengah bernuansa politik,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, pihaknya akan mengawasi proses seleksi agar berjalan sesuai ketentuan.

“Kami akan tetap melakukan pengawasan agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya. (and)