Pemkab Bekasi Masih Usaha Minta Bantuan Armada BisKita Trans Wibawa Mukti 2026

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi masih berusaha meminta bantuan armada BisKita Trans Wibawa Mukti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Armada tersebut direncanakan untuk melayani rute koridor dua Terminal Kalijaya Cikarang – Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, mengatakan pihaknya sudah pernah mengajukan bantuan armada melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, pengajuan itu tertunda akibat efisiensi anggaran. Saat ini, pihaknya tengah berusaha mengajukan kembali.

“Kita masih berusaha meminta dukungan APBN untuk koridor dua. Harapannya, pada 2026 ada bantuan armada untuk koridor dua, sementara koridor tiga bisa menggunakan APBD Kabupaten Bekasi pada 2027,” ujar Deni, Minggu (21/9).

BACA JUGA: Dishub Masih ‘Ngarep’ Bantuan Armada BisKita Trans Wibawa Mukti

Namun, kali ini pihaknya harus melakukan penjajakan terlebih dahulu. Sebab, BPJS telah dihapus dan diganti Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda.

“Kami sedang melakukan penjajakan ke lembaga baru tersebut terkait kelanjutan program BisKita atau buy the service. Apakah kita bisa mendapatkan dukungan APBN di 2026?,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, menilai kondisi keuangan daerah saat ini memang belum baik. Karena itu, menurut politisi Partai Gerindra tersebut, wajar jika Pemkab mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Perlu ada kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Jika memang mengajukan anggaran ke pusat, nantinya bisa juga melalui jalur partai yang duduk di DPR RI. Dengan begitu, kepentingan masyarakat dapat lebih terakomodasi,” jelas Aria.

Ia menambahkan, dengan tersedianya fasilitas transportasi umum yang memadai dan tarif terjangkau, masyarakat diharapkan bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Namun, hal itu tetap menjadi tantangan bersama dalam penyediaan transportasi publik.

“Pelayanan transportasi umum masih menjadi evaluasi kami bersama, karena ini juga penting untuk mengurai kemacetan di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (and)