1 month ago
42
Beranda Metropolis Pembenahan Tata Kelola Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Mendesak
ILUSTRASI: TPA Sumurbatu Kota Bekasi. FOTO: RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana Kota Bekasi mewujudkan sistem pengelolaan sampah modern, mulai dari Sanitary Landfill hingga Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), masih membutuhkan waktu panjang. Sambil menunggu, Pemerintah Kota diminta tidak tinggal diam, melainkan segera membenahi tata kelola persampahan agar lebih efektif.
Pegiat lingkungan, Sony Teguh Trilaksono, menilai teknologi seperti insinerator maupun sanitary landfill hanya mampu mengolah residu atau sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Menurutnya, kunci utama ada pada pemilahan sejak dari rumah tangga.
“Tanpa pemilahan, biaya pengelolaan akan membengkak, TPA cepat penuh, dan teknologi tidak berjalan efektif,” ujarnya, Kamis (21/8).
BACA JUGA: Dari Jalan ke Atrium, Relokasi Pedagang Picu Lonjakan Sampah di Pondokgede
Saat ini, Kota Bekasi mencatat sekitar 65 persen timbulan sampah berasal dari sisa makanan atau organik. Jika pemilahan dilakukan sejak dari rumah tangga, Sony meyakini hanya sekitar 20 persen sampah yang akan masuk ke TPA. “Teknologi itu tetap penting, tapi harus didukung peran masyarakat agar yang diproses hanya residu,” katanya.
Sony juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat, RT/RW, hingga badan usaha dalam pengelolaan sampah, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2008. Kesadaran warga dinilai cukup tinggi, ditandai dengan keberadaan bank sampah di 440 RW. Namun jumlah itu masih jauh dari total 1.300 RW yang ada di Kota Bekasi.
Jika Peraturan Wali Kota yang baru mewajibkan setiap RW memiliki bank sampah aktif, lanjutnya, manfaat yang bisa dirasakan tidak hanya pengurangan volume sampah ke TPA, tetapi juga dampak ekonomi melalui daur ulang, budi daya maggot, dan pengelolaan sampah organik.
Sony juga mengingatkan agar Pemkot Bekasi mengubah pola pikir terkait retribusi sampah. “Selama ini semakin banyak sampah dianggap semakin besar pendapatan daerah. Padahal logikanya harus sebaliknya, bagaimana jumlah sampah bisa ditekan demi keberlanjutan lingkungan,” tandasnya.(sur)
