Disperkimtan Optimalkan SPALDS Tekan Stunting di Kabupaten Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi mengoptimalkan program Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS). Program ini menjadi salahsatu upaya strategis pemerintah daerah dalam menekan angka stunting.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menyampaikan bahwa keberadaan SPALDS terbukti mampu menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya.

“Ada penururan angka stunting 5 persen,” ujarnya.

BACA JUGA: Disperkimtan Kabupaten Bekasi Kolaborasi Tata Kawasan Kumuh

Nurchaidir menjelaskan, pembangunan SPALDS dilakukan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk program yang didanai APBD, sebagian besar sudah tuntas dibangun di kawasan permukiman yang sebelumnya belum memiliki fasilitas sanitasi memadai.

“Secara bertahap untuk yang menggunakan APBD kita sudah selesai semua. Itu tersebar di 18 Kecamatan,” katanya.

Sejak 2021, sebanyak 782 unit SPALDS telah dibangun melalui APBD. Sementara itu, 870 unit lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN masih dalam tahap pengerjaan, dengan target penyelesaian akhir tahun ini.

BACA JUGA: Tim Disperkimtan Juara Futsal Piala Bupati Bekasi 2025

“Sekarang kita sedang berproses dari APBN atau DAK. Kurang lebih ada 65an unit yang sudah berjalan. Mudah-mudahan di November atau Desember ini sudah selesai semua,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Ida Farida, membenarkan bahwa kasus stunting pada 2025 menurun hingga lima persen. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk, khususnya akibat migrasi, tetap berpotensi meningkatkan kembali angka stunting.

Menurut Ida, upaya menekan stunting sebenarnya tidak sulit jika dilakukan secara konsisten.

“Sebenarnya enggak terlalu sulit juga. Bagaimana memberikan makanan cukup, 4 sehat 5 sempurna, memanfaatkan pekarangan rumah, itu bisa. Misalnya daun kelor cukup bagus, dan itu bisa dilakukan semuanya,” jelasnya.

Ida juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, mengingat intervensi stunting tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Menurutnya, APBD hanya sebagai stimulus bagi para Organisasi Perangkat Daerah untuk lebih berinovasi dalam menekan angka stunting, termasuk dengan melibatkan peran dunia usaha.

Lebih lanjut, Ida mencontohkan kontribusi dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan yang dapat membantu penyediaan pangan bergizi hingga Disperkimtan yang membenahi sanitasi lingkungan.

“Diperlukan peran dari semua stakeholder. Dari dunia usaha misalnya mau mengirimkan telur. Kemudian Disperkimtan memperbaiki sanitasi lingkungannya. Nanti secara akumulasi kita hitung dari peran-peran yang sudah mereka lakukan,” tandasnya. (ris/*)