19 hours ago
13
TIDAK LAYAK: Kondisi gedung SMP 62 Bekasi dinyatakan tidak layak untuk digunakan kegiatan belajar mengajar.
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Keberadaan gedung sekolah tua masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bekasi. Sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) membutuhkan perbaikan, sementara beberapa Unit Sekolah Baru (USB) belum memiliki gedung yang memadai.
Kondisi tersebut membuat sektor pendidikan kembali ditempatkan sebagai salah satu prioritas Rencana Kerja (Renja) 2027. Perbaikan gedung sekolah hingga penyediaan lahan menjadi agenda yang akan dikerjakan tahun depan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi, Widayat Subroto, mengatakan perbaikan sejumlah gedung sekolah menjadi salah satu fokus kegiatan pada 2027.
“Tahun 2027 itu kita masih di posisi pendidikan yang utama, sekolah-sekolah SMP sama beberapa SD, termasuk penyediaan lahan,” katanya.
BACA JUGA: Gercep, Lurah Kalibaru Bantu Anak Putus Sekolah Kembali Belajar
Selain renovasi, Pemkot Bekasi juga menyiapkan pembangunan ruang kelas di dua USB, yakni SMPN 61 dan SMPN 62. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan ruang belajar yang belum sepenuhnya tertangani.
Agenda pengadaan lahan juga masih berlanjut. Salah satunya untuk pengembangan fasilitas pengolahan sampah dan pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR).
Widayat mengatakan, pengadaan lahan tambahan seluas 6.000 meter persegi di kawasan Bantargebang dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
“Tahun ini kita ada pengadaan lahan 6 ribu meter tambahannya di Bantargebang. Karena keterbatasan uang, maka kita lakukan secara bertahap. Akan dilanjut di tahun depan,” ungkapnya.
Untuk fasilitas pengolahan sampah, kebutuhan lahan tambahan juga masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan. Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) masih membutuhkan sekitar 3 hektare, sedangkan fasilitas pirolisis membutuhkan tambahan lahan sekitar 1,7 hektare.
Di sisi lain, DPRD Kota Bekasi meminta persoalan infrastruktur sekolah dipetakan secara lebih konkret. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan, pihaknya telah meminta Perkimtan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memastikan kondisi sekolah yang memang membutuhkan penanganan.
“Ini yang Pak Wali minta, bahwa masih banyak PR terkait dengan infrastruktur sekolah yang harus direnovasi. Sudah ada gambaran di Renja prioritas 2027, sekolah mana saja yang memang menjadi prioritas,” ujar Evi.
Evi mengaku telah turun langsung ke sejumlah SD dan SMP di wilayah Bekasi Timur untuk melihat kondisi bangunan. Langkah tersebut dilakukan agar penetapan prioritas renovasi tidak berhenti pada data administratif, tetapi sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.
“Memastikan ini benar atau tidak, gedung ini menjadi prioritas dan layak harus disegerakan untuk direnovasi,” ucapnya.
Selain faktor usia bangunan, kerusakan akibat banjir juga menjadi perhatian. Sejumlah meubelair sekolah terdampak kondisi tersebut sehingga kebutuhan perbaikan tidak hanya menyangkut fisik gedung, tetapi juga sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. (sur)
