Rencana Integrasi Tol Cibitung-Cilincing, Pakar dan Pelaku Logistik Minta Kepastian Regulasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Arus logistik nasional hingga kini masih banyak menggunakan jalan arteri yang dipakai bersama kendaraan logistik dan kendaraan pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas, memperpanjang waktu tempuh, serta meningkatkan biaya logistik akibat ketidakpastian perjalanan.

Karena itu, rencana integrasi koridor wilayah logistik yang tengah disiapkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan jaringan transportasi logistik yang lebih efisien dan terintegrasi.

Salah satu ruas yang masuk dalam pembahasan adalah Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC). Ruas tol ini memiliki peran strategis karena menghubungkan kawasan industri di timur Jakarta dan Jawa Barat dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Anggota BPJT dari unsur masyarakat, Tulus Abadi, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema integrasi koridor wilayah logistik untuk JTCC. Upaya ini bertujuan memaksimalkan potensi jalur eksisting bagi konektivitas logistik sekaligus mengurai beban lalu lintas di jalan arteri.

“Rencana integrasi pada JTCC merupakan bagian dari upaya konektivitas yang lebih luas dan mencakup sejumlah ruas tol lain yang memenuhi persyaratan,” ujar Tulis, dalam keterangan tertulisnya.

Mendukung rencana integrasi koridor wilayah logistik tersebut, sejumlah pakar dan pelaku logistik menilai keberhasilannya tidak hanya bergantung pada skema tarif, tetapi juga pada kepastian regulasi sebagai landasan pelaksanaannya.

Sementara, Pengamat publik Agus Pambagio, mengingatkan bahwa regulasi dibutuhkan untuk mengatur koordinasi antar Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Kepastian hukum tersebut memastikan pengawasan agar implementasi integrasi koridor wilayah logistik berjalan optimal.

“Peraturan Menteri (Permen) memang harus ada sebagai dasar pelaksanaan integrasi. Yang tidak kalah penting adalah tata kelola dan pengawasannya, supaya integrasi berjalan konsisten dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” kata Agus.

Agus menambahkan bahwa integrasi koridor wilayah logistik merupakan langkah strategis untuk menghadirkan sistem jalan tol yang lebih efisien dan mudah digunakan masyarakat. “Integrasi tarif memang harus dilakukan supaya pengguna tidak perlu bayar berkali-kali dan sistemnya lebih mudah. Yang lebih penting lagi, pengawasannya harus berjalan agar implementasinya benar-benar efektif,” tegasnya.

BACA JUGA :Pelaku Logistik Butuh Efisiensi Akses dan Tarif Tol Cibitung–Cilincing Lebih Terjangkau

Dari sisi industri, Sekretaris Jenderal ALFI Institute, Trismawan Sanjaya, menilai kepastian regulasi menjadi prasyarat bagi para pelaku logistik. Dengan adanya kepastian regulasi lebih awal, pelaku logistik dapat menyusun strategi distribusi dan perencanaan usaha secara lebih pasti.

Menurutnya, integrasi tarif juga akan menjadi sinyal positif bagi dunia usaha karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi logistik dan memperbaiki iklim investasi.

“Kalau tarif masih terpotong-potong, itu menjadi high cost bagi industri logistik. Kalau tarifnya (tol ruas pendukung logistik) sudah terintegrasi, pelaku usaha punya lebih banyak pilihan rute, sementara regulasi yang jelas akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan investor,” ujar Trismawan.

Apabila terimplementasi secara optimal, integrasi koridor wilayah logistik diyakini mampu memperkuat peran JTCC sebagai akses langsung yang menghubungkan kawasan industri dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Integrasi tersebut berpotensi menciptakan distribusi lalu lintas yang lebih merata, meningkatkan efisiensi operasional logistik dari sisi waktu maupun biaya, serta memperkuat rantai pasok nasional.

Dalam jangka panjang, konektivitas yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus menjaga stabilitas harga barang di dalam negeri. (oke)