Dewan Anton Desak Pemkot Tindaklanjuti Aksi Buang Sampah Buntut Akses Terbatas TPST Bantargebang

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembatasan akses ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang oleh Pemprov Jakarta pasca insiden longsor berdampak pada paguyuban pengelola sampah di Kelurahan Cikiwul.

Kebijakan ini dinilai merugikan ekosistem pengelolaan sampah warga sekitar yang selama ini bergantung pada fasilitas tersebut. Akibat penutupan akses, paguyuban pengelola sampah mulai membuang limbah ke bahu jalan pada Kamis (19/3) malam.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kota Bekasi, Anton, mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret. Ia menilai, pelarangan tanpa solusi justru akan merugikan masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Jadi itu warga kan belum bisa buang ke dalam TPA. Karena kan waktu yang kemarin macet parah itu. Jadi lagi di koordinasi kan, dengan Jakarta juga, karena takutnya ada longsor susulan kan. Nah makanya kita iniin, kemarin kita sudah diskusi,” tegas Anton saat dihubungi, Jumat (20/3).

Anton memahami kesulitan paguyuban sampah, namun menegaskan bahwa membuang limbah sembarangan ke jalan bukanlah solusi.

“Saya menegur mereka karena ini kan menjelang Lebaran, baunya kemana-mana. Siapa yang akan bertanggung jawab?” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar pengambil kebijakan tidak terjebak emosi atau saling menyalahkan. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang realistis dan bisa diterapkan di lapangan.

“Jangan sampai karena kebuntuan, lingkungan jadi korban. Apalagi menjelang Lebaran, masyarakat sangat membutuhkan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk bersilaturahmi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Anton berharap Pemerintah Kota Bekasi segera merumuskan solusi konkret, termasuk menyediakan alternatif lokasi pembuangan sementara agar pengelolaan sampah di Cikiwul tetap berjalan.

“Mari kita utamakan kepentingan masyarakat. Pastikan lingkungan tetap bersih demi menyambut Hari Raya dengan penuh kenyamanan,” pungkas Anton. (cr1)