16 hours ago
17
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Percepatan proyek Double-Double Track (DDT) atau jalur ganda-ganda kereta api hingga Cikarang kembali mengemuka pascainsiden kereta di Stasiun Bekasi Timur. Saat ini, pembangunan DDT baru mencapai Stasiun Bekasi.
Pemisahan jalur kereta komuter dan kereta jarak jauh dinilai mendesak untuk mengurangi kepadatan lintasan yang selama ini meningkatkan risiko keselamatan, terutama di lintasan Bekasi–Cikarang.
Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, mengatakan pihaknya akan bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait rencana percepatan DDT di wilayah Cikarang.
“Kami rencana bersurat untuk menindaklanjuti peristiwa terjadinya kecelakaan belum lama ini. Jadi ada beberapa poin seperti DDT dan akses perlintasan kereta api,” ucapnya kepada Radar Bekasi, Senin (4/5).
Ia menyebutkan, langkah itu diambil setelah adanya informasi rencana lanjutan pembangunan DDT hingga Stasiun Cikarang. Namun hingga kini, pihaknya belum menerima surat resmi terkait pembahasan tersebut.
“Setelah ada peristiwa tragedi kecelakaan kereta belum lama ini, informasi yang kami terima akan dilanjutkan. Namun secara kedinasan belum ada surat masuk untuk pembahasan masalah tersebut,” kata Deni.
Ia menjelaskan, pembahasan DDT sebelumnya sempat dilakukan, namun pembebasan lahan baru berjalan hingga Kota Bekasi. Di wilayah Kabupaten Bekasi, proses tersebut belum tuntas karena masih terkendala negosiasi harga.
“Kondisinya memang berbeda dengan di Kota Bekasi. Kalau di Kabupaten Bekasi ada juga warga yang belum mau dibebaskan lahannya,” ucapnya.
Menurut dia, jika DDT terealisasi, frekuensi perjalanan kereta akan meningkat. Interval kedatangan yang semula sekitar 15 menit bisa menjadi 10 menit.
“Kondisi ini perlu diantisipasi dengan penguatan infrastruktur untuk mengurai kepadatan dan meningkatkan keselamatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menyatakan DDT merupakan program pemerintah pusat. Ia menyebut, pihaknya hanya melakukan pendampingan dalam proses pembebasan lahan.
“Kami paling hanya melakukan pendampingan seperti program-program pusat lainnya seperti pembebasan lahan tol Japek II. Dan kalau untuk DDT menjadi kebijakan Kemenhub hingga saat ini secara resmi belum ada surat masuk,” ucapnya.
Sementara, Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan tragedi di Stasiun Bekasi Timur harus menjadi momentum untuk mempercepat kebijakan pembangunan DDT, khususnya pada lintasan yang melayani perjalanan komuter dan antarkota secara bersamaan.
Menurutnya, selama jalur KRL dan kereta jarak jauh masih berbagi lintasan yang sama, potensi gangguan dan kecelakaan akan tetap tinggi.
“Momentum ini harus kita gunakan untuk mempercepat DDT. Jalur kereta komuter dan kereta jarak jauh wajib dipisah agar sistem operasi lebih aman dan tidak saling mengganggu,” ujar Sudjatmiko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini, dikutip dari laman DPR RI.
Ia menjelaskan, pembangunan DDT saat ini baru menjangkau Stasiun Bekasi. Sementara itu, lintasan Bekasi–Cikarang yang memiliki intensitas perjalanan tinggi masih menggunakan jalur campuran antara KRL dan kereta jarak jauh. Kondisi tersebut dinilai sebagai salah satu titik lemah dalam sistem operasi perkeretaapian, karena gangguan pada satu moda dapat berdampak langsung terhadap moda lainnya.
Menurut Sudjatmiko, idealnya jalur komuter dan kereta antarkota dipisahkan secara penuh agar masing-masing moda tidak saling bersinggungan.
Dalam skema DDT, jalur KRL akan difokuskan untuk melayani mobilitas harian perkotaan, sementara jalur lainnya diperuntukkan bagi kereta jarak jauh dan logistik. Pemisahan ini dinilai penting untuk menekan risiko gangguan operasi sekaligus meningkatkan keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan.
Legislator Fraksi PKB itu menambahkan, percepatan pembangunan DDT kini dinilai lebih realistis karena persoalan lahan tidak lagi menjadi hambatan utama.
Sebagian lahan untuk pengembangan jalur hingga Cikarang, kata dia, telah dibebaskan sehingga pemerintah tinggal mempercepat tahap eksekusi pembangunan. (and)
