Pemkab Bekasi Komitmen Berdayakan Pelaku UMKM dan Koperasi

9 hours ago 5

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai bagian integral dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, saat menghadiri kegiatan Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Versi 6 yang digelar di Hotel Holiday Inn, Cikarang Selatan, Senin (13/10).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan, serta dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Ida Farida menyampaikan bahwa UMKM dan koperasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, termasuk di Kabupaten Bekasi. Peran mereka bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak utama ekonomi lokal dan pencipta lapangan kerja yang luas.

“Namun kita harus jujur, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan modal, akses pasar, hingga pemahaman terhadap sistem pengadaan berbasis digital. Maka, kegiatan hari ini bukan hanya seremoni, tapi sebuah momen penting untuk membekali pelaku usaha lokal agar mampu menembus rantai pasok pengadaan pemerintah,” tegas Ida.

Ia menambahkan, upaya ini juga merupakan implementasi nyata dari amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan belanja bagi pelaku UMKM dan koperasi.

“Kebijakan ini bukan sekadar angka dalam anggaran. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata negara. Pemerintah menargetkan minimal 40 persen dari total belanja pengadaan diarahkan untuk produk dalam negeri dan pelaku UMKM. Ini harus kita kawal bersama,” ujarnya lugas.

Dalam paparannya, Ida juga menegaskan komitmen Pemkab Bekasi untuk menciptakan sistem pengadaan yang transparan, efisien, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Melalui dukungan pendampingan, pelatihan, serta optimalisasi platform digital seperti e-Katalog dan Toko Daring Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah ingin memastikan UMKM bisa naik kelas dan kompetitif di era digital.

“Kita tidak ingin UMKM hanya jadi penonton. Kita ingin mereka jadi pelaku utama yang siap bersaing secara profesional, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memprioritaskan produk lokal dan karya anak daerah dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya wujud kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bentuk nyata dukungan terhadap ekonomi kerakyatan.

“Dukung produk lokal bukan karena belas kasihan, tapi karena memang mereka punya kualitas. Ini tentang keberanian memilih dan kebanggaan terhadap karya sendiri,” serunya.

Ida Farida juga menyebut bahwa kehadiran Katalog Elektronik Versi 6 merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Terlebih jika sistem ini terintegrasi dengan program unggulan Pemkab Bekasi, Bekasi Berani Beli (Bebeli).

“Katalog versi terbaru ini harus kita sambut sebagai jembatan percepatan UMKM menuju pasar yang lebih luas dan sistem yang lebih tertata. Integrasinya dengan program Bebeli akan memperkuat ekosistem ekonomi lokal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penguatan kapasitas UMKM dalam sistem pengadaan pemerintah merupakan strategi penting untuk mencapai kemandirian ekonomi daerah.

“Saya yakin, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Kabupaten Bekasi dapat menjadi contoh daerah dengan ekosistem pengadaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa hadirnya Katalog Elektronik Versi 6 merupakan bentuk nyata realisasi aspirasi pelaku usaha, khususnya UMKM.

“Versi terbaru ini membuat proses pengadaan menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan transparan. Pelaku UMKM kini bisa langsung mengakses harga, spesifikasi, hingga gambar produk dengan lebih akurat. Ini adalah jawaban atas tantangan yang selama ini mereka hadapi,” jelas Puteri.

Dirinya menekankan bahwa peningkatan penyerapan produk dalam negeri harus terus didorong agar lebih dikenal di pasar nasional maupun internasional. Ia juga berharap transisi menuju sistem pengadaan yang lebih digital dapat berjalan optimal, dengan menjadikan transparansi sebagai prinsip utama.

“Kita tidak hanya bicara sistem. Ini soal kepercayaan. UMKM butuh ruang, dan pemerintah wajib hadir membuka jalan,” pungkasnya.(and/adv)

Read Entire Article