8 hours ago
11
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gelombang pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir memunculkan satu pesan kuat dari masyarakat. Pelayanan publik dinilai tidak cukup hanya meminta pengertian ketika sistem bermasalah. Publik kini menuntut informasi yang terbuka, layanan yang bertanggung jawab, serta kompensasi atas kerugian yang dialami pelanggan.
Pesan itu terekam dalam polling yang digelar delapan media di bawah naungan Indo Satu Media Group melalui TikTok dan Instagram pada Minggu IV Juni 2026 yang melibatkan jaringan media Metropolitan, MetroBogor, Pojoksatu, Radar Bandung, Radar Depok, Radar Bekasi, Radar Cianjur, dan Radar Sukabumi.
Secara keseluruhan, polling mencatat 17.673 responden dengan total 362.147 tayangan. Meski bukan survei ilmiah yang merepresentasikan seluruh populasi, angka partisipasi tersebut memberikan potret kuat mengenai persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap persoalan kelistrikan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Hasil polling menunjukkan tingkat paparan gangguan yang tinggi. Sebanyak 74,90 persen atau 2.515 responden mengaku telah menjadi korban pemadaman listrik bergilir. Sementara hanya 25,10 persen atau 843 responden yang menyatakan belum mengalaminya.
Gangguan itu juga bukan sekadar persoalan kenyamanan. Sebanyak 80,32 persen responden mengaku aktivitas mereka sangat terganggu akibat listrik padam, mulai dari pekerjaan, aktivitas usaha, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hanya 19,68 persen yang menilai kondisi tersebut masih dapat ditoleransi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa listrik bagi masyarakat bukan lagi sekadar layanan dasar, tetapi infrastruktur utama yang menentukan ritme kehidupan dan aktivitas ekonomi.
Menariknya, publik tampak terbelah saat diminta menilai akar persoalan. Sebanyak 50,06 persen responden meyakini pemadaman dipicu gangguan atau kerusakan sistem pembangkit listrik. Sementara 49,94 persen lainnya menilai kekurangan pasokan batu bara menjadi penyebab utama.
Namun, sekalipun alasan kekurangan energi primer dianggap masuk akal oleh sebagian responden, mayoritas tetap tidak menerima pemadaman bergilir sebagai solusi.
Sebanyak 70,87 persen responden menyatakan pasokan energi seharusnya tetap dijaga dan dijamin dalam kondisi apa pun. Sementara 29,13 persen lainnya masih dapat menerima langkah pengurangan beban listrik demi menjaga stabilitas sistem.
Respons tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya menuntut pasokan listrik tersedia, tetapi juga menuntut adanya mitigasi risiko dan kesiapan sistem ketika gangguan terjadi.
Soal tanggung jawab, mayoritas responden menempatkan pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Sebanyak 69,57 persen menilai sektor energi pemerintah harus menjadi pihak yang menjawab persoalan ini, sedangkan 30,43 persen menunjuk pengelola energi atau PLN sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Di sisi lain, masyarakat juga memberikan arah solusi. Sebanyak 64,51 persen responden mendukung optimalisasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sudah tersedia. Sedangkan 35,49 persen lainnya mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Persentase tersebut menunjukkan adanya dorongan publik agar ketahanan energi tidak lagi terlalu bergantung pada satu sumber dan mulai memperkuat diversifikasi pembangkit.
Namun, sorotan paling tajam justru muncul pada aspek komunikasi publik. Sebanyak 87,66 persen responden menilai PLN wajib menyampaikan jadwal pemadaman lebih awal kepada pelanggan. Hanya 12,34 persen yang menilai informasi dapat disampaikan secara kondisional.
Selain itu, 79,61 persen responden berharap tersedia pembaruan informasi selama 24 jam ketika gangguan berlangsung agar masyarakat memperoleh kepastian. Sisanya sebesar 20,39 persen menginginkan hotline pengaduan dan informasi yang aktif sepanjang hari.
Tuntutan keterbukaan itu semakin kuat ketika dikaitkan dengan kerugian yang dirasakan pelanggan. Sebanyak 86,41 persen responden menyatakan PLN sudah semestinya memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir, sementara hanya 13,59 persen yang menilai kompensasi tidak perlu diberikan.
Pesan ini memperlihatkan perubahan ekspektasi masyarakat: pelanggan tidak lagi hanya membeli listrik, tetapi juga membeli kepastian layanan.
Ketua Forum Pemred Indo Satu Media Group, Azam Munawar, menilai hasil polling menunjukkan publik semakin kritis terhadap pelayanan publik.
“Kami akan senantiasa menyajikan materi polling yang benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan maupun pelayanan publik seperti kemarin-kemarin seringnya mati lampu yang menimpa masyarakat luas,” ujar Azam.
Menurut dia, ruang partisipasi publik melalui polling menjadi sarana membaca denyut persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.
Di sisi lain, PLN menyebut pemadaman yang terjadi merupakan dampak dari proses pemulihan pembangkit listrik milik swasta yang mengalami gangguan sehingga memengaruhi sistem kelistrikan.
Manager PLN UP3 Cianjur, Andre Pratama Djatmiko, mengatakan langkah manajemen beban menjadi pilihan yang harus dilakukan.
“Oleh karena itu, mau tidak mau melakukan manajemen beban. Hal ini berdampak terhadap suplai yang berkurang, sehingga saat waktu beban puncak harus melakukan manajemen beban ini,” ujarnya.
PLN juga menyatakan hasil polling menjadi masukan untuk perbaikan layanan.
“Kami menyampaikan apresiasi atas pengertian dan juga dukungan dari media serta seluruh pelanggan ketika proses gangguan berlangsung. Ke depan PLN akan terus memperkuat keandalan infrastruktur kelistrikan kami,” kata Andre. (mif/kim)
