OPD Pemkab Bekasi Dipaksa Putar Otak Hadapi Pemangkasan Rp1,5 Triliun

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dipaksa putar otak dalam menghadapi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,5 triliun dalam Rancangan APBN 2026. Meski anggaran berkurang, penyusunan program tetap harus menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menegaskan bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) secara tepat waktu dan terukur, dengan fokus pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya imbau agar setiap OPD menyusun RKA sesuai jadwal dan memastikan seluruh kegiatan yang didanai APBD 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ida, Rabu (8/10).

Ida menyampaikan, pemotongan TKD dalam RAPBN 2026 sebesar Rp1,5 triliun diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh OPD untuk lebih kreatif dan efisien dalam memanfaatkan keterbatasan keuangan daerah.

Pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima TKD sebesar Rp3,734 triliun atau hampir 45 persen dari total APBD senilai Rp8,302 triliun.

“Setiap rupiah dari APBD harus mendukung rencana strategis (renstra) dan mendukung pencapaian RPJMD. Kita harus bisa memanfaatkan keterbatasan menjadi kekuatan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menilai kondisi ini sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana pusat.

“Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh jika daerah mampu berinovasi untuk meningkatkan PAD,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, selain TKD, daerah masih memiliki sumber dana lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa (DAD) yang bisa menopang kekuatan fiskal daerah. Namun, kata dia, semua itu harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

“Ini menjadi evaluasi bersama. Bagaimana uang negara yang dikeluarkan benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mengantisipasi dampak pemangkasan dana pusat tersebut. Ia mengaku sudah dua kali membahas persoalan ini dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, serta berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Sudah dua kali saya sampaikan dalam rapat bersama Banggar. Saya juga sudah koordinasi dengan TAPD untuk merumuskan langkah-langkah konkret,” ujar Ade.

Ade menilai, kebijakan pemangkasan TKD ini menjadi ujian besar bagi Bekasi, daerah dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Tanpa inovasi fiskal dan efisiensi anggaran, defisit bisa menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

“Ini harus jadi semangat bersama. Kita perlu bergotong royong agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.(and)