Ketua Demokrat Bekasi Ungkap Adanya Kemungkinan Perbedaan Sikap DPP Terkait Perubahan Sistem Pilkada

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM , mengungkap adanya kemungkinan perbedaan sikap dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat terkait wacana perubahan sistem Pilkada.

Romli menjelaskan, saat kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat melalui Perppu, diputuskan tetap mempertahankan Pilkada secara langsung.

Namun, situasi politik saat ini berbeda. Partai Demokrat di tingkat pusat kini berada dalam lingkaran pemerintahan yang telah sepakat dengan wacana perubahan sistem Pilkada menjadi tidak langsung atau dipilih melalui DPRD. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui wacana Pilkada tidak langsung tersebut.

“Posisi kita (Demokrat) sudah ada di koalisi pemerintah, ya kita harus bareng-bareng, pandangan kita harus sama semua. Jadi kita ikut partai koalisi, kalau enggak diceraikan,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM,  kepada Radar Bekasi, Minggu (8/2).

Eks Calon Wakil Bupati Bekasi itu enggan menjabarkan pandangan pribadinya secara gamblang terkait wacana Pilkada DPRD. Namun, ia menegaskan, sebagai pengurus di tingkat daerah, pihaknya harus patuh terhadap keputusan pimpinan di tingkat pusat.

“Persoalan itu bagaimana pun acuan kita ke pusat. Kalau seumpama pusat sikapnya harus begini, ya kita harus ikut karena ini kewenangan pusat, tinggal bagaimana nanti DPR RI memutuskannya,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai biaya politik yang besar dalam Pilkada langsung, politikus asal Tarumajaya itu tak menampik, meski enggan mengungkapkannya secara detail.

“Ya (biaya mahal), cuma kan begini, ini pasti akan ramai, terutama nanti yang aksi ini pasti masyarakat. Kan selama ini mereka (masyarakat) sudah cukup nyaman dengan Pilkada langsung, sekarang dialihkan ke DPRD,” katanya. (pra)