Bupati Bekasi Rangkul Partai Ummat Bahas Ide dan Gagasan 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kritik dari partai koalisi rupanya menjadi pintu bagi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang untuk membuka ruang komunikasi lebih luas. Setelah sempat disorot Partai Buruh karena dinilai kurang melibatkan rekan koalisi, kini Ade mulai merangkul partai pengusung lain dengan mengundang Partai Ummat untuk berdiskusi.

Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, Ade bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kabupaten Bekasi membahas berbagai ide dan gagasan guna mendukung visi-misi “Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera.”

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Bekasi, Yayu Umaiyah, menyampaikan bahwa Bupati saat ini tengah memprioritaskan penataan internal birokrasi.

“Beliau (bupati) juga menjelaskan bahwa dalam satu tahun ini fokus dulu ke internal birokrasinya di Pemda,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (30/9).

Yayu menambahkan, Partai Ummat sebagai rekan koalisi pasangan Ade-Asep di Pilkada 2024 akan dilibatkan untuk memberikan pandangan terhadap kebijakan daerah. Namun pihaknya tak merinci sejauh mana Partai Ummat akan dilibatkan.

“Belum ada pembicaraan ke situ. Ya, tentu kita (Partai Ummat) akan dilibatkan nanti. Sampai hari ini kami masih bersinergi dengan Pak Bupati, dan mendukung kebijakan-kebijakannya,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Ummat Jawa Barat, Daris, menilai komunikasi Bupati dengan semua partai maupun elemen masyarakat memang harus terjalin harmonis. Menurutnya, komunikasi tidak boleh hanya terbatas dengan partai koalisi atau partai yang berada di parlemen.

“Masalah di parlemen dan di non parlemen itu hanya di administrasi, tapi kalau kemampuan atau otak itu bisa sama bermanfaat. Jadi komunikasi harus ke semua pihak, bukan hanya dengan partai koalisi, tapi non koalisi juga, termasuk dengan tokoh-tokoh juga dibangun komunikasi, bupati harus harmonis,” katanya.

Daris mengapresiasi langkah bupati yang mengundang Partai Ummat untuk berdiskusi.

“Alhamdulillah kemarin ketua kita (Partai Ummat Kabupaten Bekasi) dan sekretaris diundang, diajak diskusi sama bupati. Bukan kita yang minta, tapi diundang, dan ditanya ada masukan apa di Partai Ummat,” sambung mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 ini.

Lebih lanjut, Daris menyinggung ketegangan yang sempat muncul antara bupati dan Partai Buruh terkait penentuan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker). Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan konsistensi dalam memimpin birokrasi.

“Memang harus melibatkan kita (partai koalisi), itu betul sekali. Saya bukan membela Partai Buruh ya, menurut saya Partai Buruh bukan ingin menjadi Kepala Dinas, tapi coba libatkan untuk di prosesnya, kita kan bisa ngasih masukan. Jangan sampai orang-orang kotor dimasukkan lagi, karena nanti akan menyusahkan bupati sendiri,” jelasnya. (pra)