6 hours ago
9
Beranda Politik Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Soroti Kesiapan DPMD Jelang Pilkades 2026
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) belum sepenuhnya siap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026.
Hal itu menyusul banyaknya aduan dari panitia pemilihan dan pemangku kepentingan terkait perubahan jadwal serta belum turunnya anggaran tahapan Pilkades.
“Dari berubahnya surat edaran ini memang mengindikasikan ketidaksiapan DPMD dalam menyongsong Pilkades serentak di 154 desa. Kami di Komisi I banyak aduan dari teman-teman yang ada di desa, baik dari panitia maupun yang punya kepentingan, kebingungan terkait surat edaran yang selalu berubah-ubah begini,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, kepada Radar Bekasi, Kamis (25/6).
Menurutnya, Komisi I sudah beberapa kali menggelar rapat pembahasan persiapan Pilkades, termasuk terkait draf tahapan dan surat edaran. Namun, sejumlah aturan dinilai masih belum jelas, salah satunya soal timeline cuti kepala desa yang kembali mencalonkan diri.
“Ini sudah kita wanti-wanti timelinenya harus jelas supaya tidak terjadi kegaduhan. Dan wanti-wanti ini sudah kita lakukan,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Iwang itu juga menyoroti persoalan anggaran Pilkades. Ia menyebut DPMD sempat menyampaikan anggaran belum tersedia, namun setelah dikonfirmasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), anggaran tersebut ternyata sudah ada.
“Berarti siapa yang salah, ya dinas terkait (DPMD). Saya pikir harus diperbaiki kinerja seperti ini, jangan menghembuskan anggaranya enggak ada tapi saya kroscek ke BPKAD malah udah ready dan belum ada yang minta,” tegasnya.
“Sudah pastikan anggarannya ada, tapi belum ditagih, kan kita juga bingung padahal di bawah sudah banyak yang nanya ini ko belum turun-turun dana Pilkades. Padahal sudah coklit, sudah pembentukan panitia,” ucapnya.
Ia juga mempersoalkan komunikasi yang dinilai tidak efektif antara DMPD dan BPKAD.
“Saya tanya sama BPKAD, ini (anggaran Pilkades) dibarengi sama ADD, tapi permintaan ADD belum ditagih ke BPKAD. Lagi-lagi persoalan komunikasi,” sambungnya. (adv/pra)
