Keterbatasan Lahan di Kota Bekasi Hambat Pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih

RADARBEKASI.ID, BEKASI — Ambisi pemerintah mendirikan puluhan ribu Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) mulai menunjukkan sejumlah celah. Di tengah proses rekrutmen 30 ribu manajer koperasi tahap pertama, kondisi di lapangan justru mengungkap persoalan mendasar, yakni keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pembangunan koperasi di wilayah kota memang menghadapi tantangan serius.

“Oleh karena itu yang di kota nanti akan tahap berikutnya, tahap pertama kita akan desa dulu,” ujarnya saat meninjau KKMP Jatimakmur Rabu (15/4).

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menegaskan adanya ketidaksinkronan antara target pembangunan dan kondisi riil di lapangan. Di satu sisi, pemerintah menargetkan puluhan ribu unit koperasi rampung dalam waktu singkat. Namun di sisi lain, persoalan lahan yang menjadi syarat utama pembangunan justru belum terselesaikan.

Di Kota Bekasi, misalnya, dari total 56 unit KKMP yang direncanakan, sebagian besar belum memiliki lahan. Padahal, setiap koperasi membutuhkan minimal 600 meter persegi untuk dapat dibangun. Hingga kini, baru 10 unit yang menunjukkan progres, dengan empat di antaranya telah selesai dan sisanya masih dalam tahap pembangunan maupun persiapan.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat justru melanjutkan program rekrutmen besar-besaran. Sebanyak 30 ribu manajer koperasi akan direkrut dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Proses seleksi disebut dilakukan secara transparan, dengan syarat minimal lulusan D3 hingga S1, usia maksimal 35 tahun, dan IPK minimal 2,75.

Namun, langkah ini memunculkan pertanyaan kritis, apakah rekrutmen sumber daya manusia dilakukan terlalu dini, sementara infrastruktur koperasi belum siap? Risiko ketidakefisienan anggaran dan penempatan tenaga kerja menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Zulkifli Hasan sendiri menyatakan bahwa para manajer nantinya akan menjadi penggerak utama ekonomi berbasis koperasi.

“Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun, maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya peran manajer, namun juga membuka ruang kritik terkait kesiapan ekosistem pendukungnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, Herbert Suyanto Wilprit Panjaitan, mengakui kendala yang dialami Pemerintah Kota Bekasi.

“Memang kesulitannya di Kota Bekasi karena terbatasnya luas lahan,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah masih berupaya mencari alternatif, baik melalui pemanfaatan fasos-fasum maupun lahan milik pemerintah pusat.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga berupaya mengejar ketertinggalan. Selain mencari lahan, pelatihan pengurus koperasi juga telah dilakukan. Pemkot bahkan berencana menggandeng BUMN seperti Bulog dan Pertamina untuk memastikan ketersediaan barang dengan harga terjangkau.

Meski demikian, fakta bahwa sebagian besar proyek masih terkendala lahan menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya matang. Tanpa solusi konkret terhadap persoalan mendasar tersebut, target ambisius pembangunan KKMP berpotensi menjadi sekadar angka di atas kertas.(sur)