Cegah Penumpukan Siswa, Dewan Syahrir Dorong Pemerataan “Sekolah Maung”

RADARBEKASI.ID, BEKASI — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, mendorong pemerataan sekolah manusia unggul (Maung) di setiap wilayah agar tidak terjadi penumpukan siswa pada sekolah tertentu. Hal ini dinilai penting, terutama di Kabupaten Bekasi yang menjadi daerah pemilihan (Dapil Jabar IX) Syahrir.

Syahrir menjelaskan, konsep sekolah Maung merupakan sekolah unggulan yang menyiapkan siswa dan guru secara optimal. Menurutnya, konsep tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama, namun kini hanya mengalami perubahan platform.

“Kalau menurut saya semua SMA dibuat unggulan, misalkan SMA favorit itu SMA I, terus turunan lagi SMA II, kan biasa tuh,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (2/6).

Ia menilai, setiap lulusan harus memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Kementerian Pendidikan. Karena itu, ia menekankan pentingnya pemerataan sekolah unggulan agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah sekolah kekurangan siswa dan mendorong calon peserta didik beralih ke sekolah swasta.

“Takutnya enggak keburu ke sekolah lain, nanti pada lari ke swasta, takutnya jadi bangku kosong lagi di sekolah-sekolah negeri. Maksudnya agar bisa lebih baik lagi tinggal pemerataan SMA ini di setiap kecamatan. Misalnya yang satu dibikin jadi dua atau tiga, jadi terbagi hasil di daerah sehingga tidak terjadi penumpukan,” ucapnya.

Ia mencontohkan, di wilayah seperti Muaragembong perlu ada sekolah unggulan dengan penyesuaian kurikulum, misalnya yang berbasis kelautan, perikanan, dan pertambakan.

Syahrir menambahkan, pemerataan sekolah unggulan juga harus dibarengi dengan peningkatan standar pendidikan, termasuk fasilitas dan sistem pembelajan.

“Yang paling penting adalah pemerataan sekolah unggulan di ratakan di setiap kabupaten/kota, agar calon siswanya tidak menumpuk, standar nya juga dinaikan dari yang duduknya berdua dibikin duduknya satu supaya lebih konsen lagi. Kita berharap ini ada penyesuaian-penyesuaian,” sambungnya.

Dirinya pun mewanti-wanti agar kebijakan yang sudah berjalan ini tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan di provinsi (gubernur).

“Takutnya ganti Gubernur, ganti lagi kebijakan, kan ini enggak habis-habis masalah SMA. Jadi kita berharap kalau bisa kebijakannya ini yang permanen, jangan habis di masa jabatan. Kita menginginkan ini berkesinambung. Paling penting penyebarannya, standarnya dinaikan, kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, walaupun sudah gratis harus ditingkatkan terus. Terpenting pemeliharaan-pemeliharaan harus dilakukan,” jelasnya. (pra)