WFH Aparatur Pemkot Bekasi Perlu Diimbangi Peralihan Transportasi, Dewan Latu: Bisa Dicontoh Belanda

RADARBEKASI.ID, BEKASI — Penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) dinilai perlu diimbangi dengan perubahan pola mobilitas harian. Kepala daerah didorong mengarahkan ASN untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dan sepeda, khususnya saat beraktivitas di luar skema WFH.

“Jika WFH diadakan harus didorong agar kebijakannya diarahkan untuk menggunakan kendaraan umum atau beralih kepada kendaraan ramah lingkungan seperti bike to work,” ujar Anggota DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, Selasa (31/3).

Menurutnya, peralihan moda transportasi lebih terukur dampaknya dibandingkan pembatasan kerja dari rumah. Selain menekan konsumsi BBM langkah ini juga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan polusi udara di Kota Bekasi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pemerintah daerah dapat mencontoh negara maju yang telah menjadikan transportasi rendah emisi sebagai bagian dari budaya kerja birokrasi. Ia menyinggung praktik di Belanda yang mendorong penggunaan sepeda sebagai sarana mobilitas utama.

“Budaya kerja, dengan menggunakan transportasi umum bisa dicontoh seperti Belanda, seperti budaya bersepeda dalam transportasi dan ini sangat efektif dalam efisiensi BBM,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi energi yang digaungkan pemerintah pusat seharusnya menjadi momentum untuk membenahi sistem transportasi perkotaan. Bukan sekadar mengurangi hari kerja di kantor tanpa perubahan pola mobilitas.

Namun, di sisi lain, Latu juga mengingatkan adanya potensi ketimpangan dalam penerapan WFH. Aparatur yang bertugas di sektor pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, hingga kantor kelurahan dan kecamatan tetap harus bekerja di lapangan.

Kondisi ini, kata dia, berpotensi memicu kecemburuan di kalangan pegawai jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang adil.

“Harus diperhatikan, apakah mereka harus tetap memberikan pelayanan, sementara sebagian ASN lainnya melakukan WFH. Sehingga, harus ada kompensasi tambahan berupa insentif untuk mereka, agar tidak terjadi kecemburuan kerja,” katanya. (pra)