Tiga Fraksi DPRD Isyaratkan Dukung Wacana Pilkada Tak Langsung

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Tiga fraksi DPRD Kabupaten Bekasi mengisyaratkan dukungan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD atau Pilkada tak langsung. Fraksi Golkar menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang biasanya mencapai ratusan miliar. Biaya politik Pilkada langsung juga dianggap tinggi, karena calon harus mengeluarkan dana besar untuk mencari dukungan dan opini publik.

“Bicara anggaran Rp120 miliar lebih untuk pengawasan, untuk pelaksanaan. Hampir di atas ratusan miliar keluar dari APBD kita setiap Pilkada. Belum lagi si para calon berlomba-lomba mencari dukungan, simpati, meraih opini, itu menghabiskan biaya sampai ratusan miliar bagi yang terpilih. Ada juga yang tidak terpilih puluhan miliar dikeluarkan,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtada Sobirin, kepada Radar Bekasi, Rabu (4/2).

Menurut Muhtada, mahalnya biaya Pilkada berdampak pada perjalanan pemerintahan, termasuk praktik transaksional dalam rotasi-mutasi jabatan.

“Imbas dari perjalanan politik terlalu mahal, maka yang pertama berpikirnya bagaimana modal itu kembali. Itu manusiawi, karena bukan malaikat yang jadi bupati. Akhirnya bukan rahasia umum lagi kalau itu terjadi transaksional. Seperti yang kita alami hari ini, kita tidak menutup mata. Publik juga bisa menilai itu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Muhtada yang berasal dari Dapil IV Kabupaten Bekasi mendukung wacana Pilkada tidak langsung. Terlebih pimpinan partainya di tingkat pusat lebih cenderung mengubah sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung.

Berdasarkan pengalamannya terlibat langsung dalam gerakan Reformasi 1998, ia menilai Pilkada langsung tidak efektif karena cukup menguras biaya, baik bagi pemerintah maupun calon.

“Kalau saya secara partai kita patsun terhadap keputusan partai, karena kewenangannya ada di Jakarta (pusat). Selain secara partai kita setuju, secara pribadi saya juga sangat setuju,” tegasnya.

Pernyataan soal Pilkada tak langsung sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam. Ia mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pusat. Menurutnya, efisiensi anggaran lebih terlihat jika Pilkada dipilih oleh wakil rakyat daripada melalui pemilihan langsung.

“Misalkan satu KPU kabupaten/kota habis Rp1 miliar saja setiap Pilkada, kita ada berapa ratus kabupaten/kota, dan itu bisa lebih ditekan. Artinya, biaya itu bisa buat pembangunan, pendidikan, kesehatan,” ucapnya.

“Saya secara pribadi ok, tapi patron kami (PKS) tentunya kita lihat keputusannya bagaimana. Kita masih mempelajari semuanya,” sambungnya.

Satu fraksi lain yang jelas mendukung adalah Fraksi Partai Gerindra. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan wacana Pilkada oleh DPRD muncul karena Pilkada sering menimbulkan praktik politik uang, biaya tinggi, hingga perpecahan di masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu menegaskan, hal itu menjadi pemantik diskusi dari pimpinan partai politik di tingkatkan pusat.

“Persoalan baik atau buruk, lebih baik mana si. Dalam konteks pembiayaan lebih baik di DPRD, karena ongkosnya murah dan tidak membuat masyarakat terbelah,” sambungnya.

Namun ia juga tak menampik bahwa kekurangan dan kelebihan ada saat proses Pilkada tak langsung atau melalui DPRD. Tak menutup kemungkinan kata dia, praktik politik uang di DPRD bisa terjadi namun diakuinya, pengawasan lebih terpusat.

”Secara logika, lebih baik ngawasin 55 orang, daripada tiga juta jiwa,” ujarnya.

Selain itu pihaknya mengklaim DPRD akan memiliki power lebih dalam hal pengawasan eksekutif ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

“Hari ini kan DPRD tidak punya kekuatan pengawasan secara utuh dan lain-lain, karena merasa dipilih oleh rakyat. Tapi ketika dipilih oleh DPRD, berarti bertanggung jawab untuk menjadikan kepala daerah yang betul-betul berkualitas,” jelasnya. (pra)