Tetangga Baru Indonesia Muncul 2030, Bougainville Tinggalkan Papua Nugini

RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Indonesia berpotensi memiliki tetangga baru di kawasan Pasifik. Bougainville, wilayah otonom yang saat ini masih menjadi bagian dari Papua Nugini (PNG), tengah mempersiapkan langkah menuju kemerdekaan penuh pada 2030.

Presiden Bougainville Ishmael Toroama bahkan telah menetapkan target politik yang tegas. Pemerintah Otonom Bougainville akan mulai memasuki fase pemerintahan mandiri (self-government) pada 2027, sebelum mewujudkan status sebagai negara merdeka tiga tahun kemudian.

Dilansir Islands Business, Toroama menegaskan keputusan tersebut bukan sekadar dorongan politik atau emosional. Langkah menuju kemerdekaan memiliki landasan hukum yang kuat, termasuk Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta sejumlah kesepakatan yang lahir setelah referendum.

BACA JUGA :PPATK Ungkap Angka Judol di Piala Dunia 2026 Tembus Rp1,02 Triliun

“Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata,” tegas Toroama. Menurutnya, seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari komitmen resmi yang selama ini menjadi fondasi perdamaian antara Bougainville dan Papua Nugini.

Referendum kemerdekaan menjadi modal politik terbesar Bougainville. Dalam pemungutan suara tersebut, mayoritas rakyat memilih opsi merdeka. Hasil itu kini dijadikan pijakan utama untuk membentuk negara berdaulat yang mendapat pengakuan internasional.

Toroama juga menyebut sejumlah dokumen kesepakatan sebagai peta jalan menuju kemerdekaan. Di antaranya Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia.

BACA JUGA : Air Kali Bekasi Kembali Cokelat, KP2C Ingatkan Ancaman Pencemaran Berulang

Namun, perjalanan menuju kemerdekaan tidak sepenuhnya mulus. Toroama mengingatkan bahwa kepercayaan antara Bougainville dan PNG tengah diuji setelah muncul dugaan pelanggaran terhadap sejumlah kesepakatan.

Hingga 1 September 2027, Bougainville akan menjalani masa persiapan dengan memperkuat institusi, pemerintahan, keamanan, serta fondasi ekonomi.

Setelah itu, Bougainville memasuki era pemerintahan mandiri dengan mengambil alih kewenangan tambahan berdasarkan Pasal 289 Konstitusi PNG.

Tahapan tersebut diposisikan sebagai langkah konstitusional terakhir sebelum kemerdekaan penuh pada 2030.

Meski demikian, Toroama memastikan Bougainville tetap menginginkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan Papua Nugini. Ia juga menyerukan rakyatnya menjaga persatuan dan perdamaian hingga proses panjang menuju negara merdeka benar-benar terwujud.(mif/net)