Sejumlah Orang Disumpah Tak Berkhianat dan Setia Dukung Kades Sumbersari Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah orang disumpah di atas kitab suci Al-Qur’an untuk tidak berkhianat dan menyatakan setia mendukung Kepala Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Video sumpah itu beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Dalam rekaman, seorang pria diduga tokoh masyarakat memandu jalannya prosesi sumpah. Para peserta bersalaman, mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu atas nama pribadi dan keluarga menyatakan setia mendukung Kepala Desa Sumbersari, Nurfadilah.

Selain itu, mereka mengucap bahwa bila ingkar akan menerima konsekuensi kesengsaraan di dunia dan akhirat. Prosesi ditutup dengan pembacaan hamdalah.

Camat Pebayuran, Hasyim Adnan Adha, belum merespons saat dikonfirmasi Radar Bekasi terkait sumpah tersebut.

Sementara itu, warga Sumbersari Sari Khalis (35) membenarkan adanya pengambilan sumpah tersebut. Namun ia mengaku tidak mengetahui waktu dan tempat kejadian. Ia baru mengetahui peristiwa itu setelah video beredar pada 16 Mei 2026 melalui grup WhatsApp warga.

“Saya mendapatkan informasi pada 16 Mei 2026 lalu. Memang ramai di permukiman sni terkait sumpah Al-Qur’an di hadapan tokoh masyarakat Desa Sumbersari (Bapak Haji Bilik),” ungkap Sari kepada Radar Bekasi, Kamis (28/5).

Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari salah seorang peserta, beberapa orang yang mengikuti sumpah merupakan ketua RT dan RW. Ia menyebut, para ketua RT dan RW yang ditunjuk oleh kepala desa disebut agar tetap mendukungnya jika kembali maju pada Pilkades 2026 untuk periode kedua.

“Informasi di tengah masyarakat awalnya ada 12 orang yang tergabung sebagai RT dan RW. Namun saat pengambilan sumpah, yang hadir hanya 10 orang. Jadi seperti janji setia para pendukung kades yang akan maju kembali,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menilai pengambilan sumpah dukungan tersebut mencerminkan praktik politik yang masih transaksional menjelang pemilihan. Menurut dia, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para calon kepala daerah agar tidak mengandalkan cara-cara transaksional. Menurutnya, dukungan seharusnya dibangun melalui kerja nyata dan kebijakan untuk kepentingan publik.

“Saya sudah melihat videonya. Kondisi ini perlunya edukasi politik bagi calon dan pemilih. Ucapan saja tidak cukup meyakinkan sehingga digunakan instrumen lain, termasuk agama,” katanya.

Ade menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mencederai kualitas demokrasi. Ia berharap pesta demokrasi ke depan dapat melahirkan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan publik. (and)