DPRD Bakal Turun ke Lokasi Rusun Subsidi di Cikarang, Petakan Peran Pemda

RADARBEKASI.ID, BEKASI — DPRD Kabupaten Bekasi berencana meninjau langsung lokasi pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang Pusat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk memetakan kebutuhan dasar yang dapat didukung oleh pemerintah daerah agar program berjalan optimal di Kabupaten Bekasi.

“Insya Allah nanti kita akan kunjungan untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang pemerintah daerah bisa support agar program pemerintah pusat ini berjalan dengan baik di Kabupaten Bekasi,” ujar Ade kepada Radar Bekasi, Selasa (14/4).

Diketahui, proyek pembangunan rusun subsidi tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Politikus Partai Golkar itu mengaku belum mengetahui secara rinci teknis pembangunan rusun tersebut. Ia menyebut baru memperoleh gambaran umum dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi.

“Sekilas dari Sekda, tapi belum secara kewenangan kita akan koordinasi untuk mengetahui program secara detailnya, dari situ kita bisa memberikan dukungan, agar program yang telah diinisiasi ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita semua,” ungkapnya.

Ade menegaskan pada prinsipnya DPRD Kabupaten Bekasi mendukung program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berinisiatif membangun rusun di wilayah tersebut. Ia berharap keberadaan rusun dapat menjadi solusi atas kebutuhan hunian masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang masih kesulitan mendapatkan rumah layak.

“Mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi sarana untuk mengurangi deadlock antara masyarakat yang membutuhkan rumah dengan ketersediaan. Tinggal nanti tentu kami dari DPRD akan menyertai kira-kira program apa saja yang bisa menyukseskan program yang telah di inisiasi oleh Kementerian PKP,” katanya. (pra)