Demo di Bekasi Timur, Massa Desak Naikkan Anggaran Bansos

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah massa gabungan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di perempatan Jalan Djoyomartono, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (23/6).

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat serta meminta Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi lebih berpihak kepada masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Koordinator aksi, Asep Riadi, mengatakan kondisi ekonomi nasional saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disebut berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan pokok dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya

“Ketika harga BBM naik, bahan pokok otomatis ikut naik. Barang-barang lainnya juga melambung. Artinya ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja,” ujar Asep di sela aksi.

Menurutnya, di tengah kondisi tersebut, kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bekasi belum menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat. Massa menilai porsi belanja pegawai dalam APBD masih terlalu besar dibandingkan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Asep menyebut belanja pegawai mencapai sekitar 43 persen dari total APBD, sementara anggaran bantuan sosial hanya sekitar 0,02 persen. Karena itu, massa mendesak DPRD Kota Bekasi untuk meningkatkan alokasi bantuan sosial hingga minimal 1 persen dari APBD.

“Kami melihat belanja yang benar-benar menyentuh masyarakat sangat kecil. Dana bantuan sosial hanya sekitar 0,02 persen. Kami meminta DPRD bersikap tegas untuk menaikkan anggaran bansos minimal menjadi 1 persen,” katanya.

Selain itu, massa juga menyoroti rendahnya alokasi belanja tidak terduga (BTT) yang dinilai penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai kondisi darurat di tengah tekanan ekonomi. Saat ini, anggaran BTT disebut hanya sekitar 0,43 persen dari APBD.

“Kami meminta belanja tidak terduga dinaikkan minimal menjadi 2 persen. Ini sangat dibutuhkan masyarakat saat kondisi ekonomi sulit seperti sekarang,” tambahnya.

Tak hanya soal anggaran, massa juga menuntut Pemerintah Kota Bekasi menggelar program pasar murah secara rutin sebanyak dua kali setiap bulan di seluruh kecamatan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

“Pasar murah harus digelar dua kali setiap bulan di setiap kecamatan. Ini penting untuk menjaga inflasi. Kota Bekasi sempat menjadi salah satu daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi,” ujarnya.

Asep mengatakan peserta aksi berasal dari berbagai elemen masyarakat yang merasakan langsung dampak kondisi ekonomi saat ini. “Intinya mereka merasakan kondisi hidup yang semakin sulit dan ingin pemerintah lebih berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat kepolisian. Insiden terjadi ketika sejumlah peserta aksi melakukan pembakaran karet ban di tengah Jalan Djoyomartono.

Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan langsung mendatangi titik pembakaran dan meminta massa menghentikan aksi tersebut demi menjaga keselamatan pengguna jalan.

Sempat terjadi adu argumen antara massa dan petugas. Namun situasi tidak berlangsung lama setelah aparat melakukan pendekatan persuasif.

Aksi yang berlangsung di salah satu simpang padat kendaraan di Kota Bekasi itu juga menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Petugas kepolisian tampak melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan yang melintas di sekitar lokasi aksi. (rez)