Kemendagri Soroti Struktur Perencanaan Anggaran Pemkab Bekasi 2026, Hampir Separuh Dialokasikan untuk Sektor Penunjang

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti struktur perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi 2026.

Berdasarkan data komposisi pagu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026, hampir separuh anggaran atau 49 persen setara Rp4,38 triliun digunakan untuk sektor penunjang. Sektor layanan menyerap 41 persen atau Rp3,72 triliun, sedangkan sektor aktivitas hanya 10 persen atau Rp870 miliar.

Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Yoppy Juniaga, mendorong Pemkab Bekasi melakukan efisiensi pada sub kegiatan yang bersifat penunjang birokrasi.

“Sifat aktivitas maupun penunjang itu dapat diarahkan ke dalam sub-sub kegiatan yang bersifat layanan atau dampaknya langsung diterima oleh masyarakat,” ucap Yoppy saat memberikan arahan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Bekasi 2027 di Cikarang Pusat, Rabu (8/4).

Menurutnya, alokasi saat ini masih terlalu besar jika dibandingkan sektor layanan publik yang hanya 41 persen dan sektor aktivitas yang menyerap 10 persen. Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi perencanaan yang telah disusun Pemkab Bekasi.

Efisiensi anggaran menjadi penting di tengah kondisi ekonomi global termasuk ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pemerintah daerah diminta waspada dan adaptif dalam menyusun skala prioritas agar pembangunan tetap selaras dengan target Program Strategis Nasional dan Asta Cita yang dicanangkan Presiden.

“Sejalan dengan itu tentu kami di tingkat pusat senantiasa mencermati perkembangan yang ada, sehingga beberapa kebijakan ini akan diupayakan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan secara global tersebut,” terang Yoppy.

Selain efisiensi internal, Pemkab Bekasi juga didorong meningkatkan indeks daya saing dan kemandirian fiskal. Sebagai wilayah dengan basis industri dan investasi besar di Jawa Barat, Pemkab diharapkan mampu menampilkan performa ekonomi di atas rata-rata provinsi guna menarik kepercayaan investor. Saat ini indeks daya saing Kabupaten Bekasi berada di angka 3,75 lebih tinggi dari nasional 3,43 tetapi masih di bawah Provinsi Jawa Barat 3,93.

“Kabupaten ini cukup berprestasi dari sisi fiskal namun perlu kebijakan yang memfokuskan program pembangunan agar hasilnya lebih merata bagi masyarakat,” ucap Yoppy

Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan bahwa ke depan pihaknya telah menentukan arah pembangunan agar tepat sasaran. Pemkab Bekasi telah memetakan tiga program prioritas, yaitu kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.

“Insya Allah di tahun ini kita lunaskan, di 2027 kita tidak punya utang dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua, infrastruktur, kemarin sempat saya share ke media sosial, ada judul-judulnya ada, anggarannya ada, titiknya ada, biar masyarakat paham. Terus pendidikan juga, apakah bikin sekolah baru, apakah kita renovasi,” pungkas Asep. (ris)