2 hours ago
8
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ribuan warga memadati Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, pada Sabtu (21/2) malam, dalam kegiatan Safari Ramadan dan Gelar Seni Bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang bertemakan “Neuleman Poekna Peuting” Tahun 2026 M/1447 H.
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, serta sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah dan kepala perangkat daerah. Tausiah disampaikan oleh Ustaz Das’ad Latif, menambah nuansa religius dalam kegiatan yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi ini.
Tak hanya bersifat seremonial, Safari Ramadan juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, khususnya warga Tambun Selatan yang terkenal sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Bekasi.
HADIR: Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan dan Gelar Seni Bersama pada Sabtu (21/2) malam. FOTO: DOKPIM/PEMKAB BEKASI
Dalam sambutannya, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur Jawa Barat di wilayah padat penduduk seperti Tambun Selatan memiliki makna strategis bagi percepatan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa Desa Sumberjaya dihuni sekitar 120 ribu jiwa, sementara Kecamatan Tambun Selatan secara keseluruhan mencapai kurang lebih 700 ribu jiwa.
Asep juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini tengah melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran guna memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar, terutama jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik.
“Kami sedang melakukan proses pergeseran anggaran agar program prioritas, khususnya perbaikan jalan dan infrastruktur dasar lainnya, dapat segera direalisasikan. Insya Allah, jalan-jalan yang rusak akan kita tangani secara bertahap sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Safari Ramadan bukan hanya agenda seremonial, melainkan bagian dari komitmen pemerintah untuk hadir langsung di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam arahannya menegaskan bahwa kepemimpinan pada hakikatnya adalah perjalanan pengabdian yang harus memberi kemudahan dan kebermanfaatan bagi rakyat.
“Hidup adalah perjalanan. Maka jalan itu harus mulus dan lurus, dan kalau ada kelokan, kelokannya harus indah,” ucapnya di hadapan warga.
RAMAI: Sejumlah warga saat hadiri kegiatan Safari Ramadan dan Gelar Seni Bersama pada Sabtu (21/2) malam. FOTO: DOKPIM/PEMKAB BEKASI
Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, penyelenggara negara dapat dianalogikan sebagai amilin, yakni pengelola amanah publik. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan agar ruang fiskal lebih besar dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau pengelolanya mengambil bagian terlalu besar, maka sisa anggaran untuk rakyat menjadi kecil. Pembangunan tidak akan bergerak cepat jika orientasinya bukan pada kepentingan publik,” tegasnya.
Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya efektivitas belanja daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan sosial. Ia mengingatkan bahwa masih terdapat sekolah dasar dengan kondisi bangunan kurang layak dan keterbatasan fasilitas di beberapa wilayah.
“Tugas penyelenggara negara itu memastikan tidak ada rakyat yang lapar, tidak ada anak yang putus sekolah, dan tidak ada jalan yang dibiarkan berlubang,” katanya.
Selain aspek tata kelola keuangan, ia turut mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari ketaatan terhadap hukum alam. Pembangunan yang tidak terkendali di wilayah hulu, menurutnya, dapat berdampak langsung pada wilayah hilir, termasuk Kabupaten Bekasi yang rentan terhadap banjir.
“Kalau daerah pegunungan dibangun tanpa kendali, air akan turun ke bawah. Jika sungai dangkal dan dipenuhi sampah, maka banjir menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan,” ungkapnya.
Ia pun mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk membuka informasi anggaran secara transparan kepada publik guna membangun kepercayaan dan mempercepat kemajuan daerah.
“Kita umumkan secara terbuka berapa uang yang kita miliki, berapa yang dibelanjakan, dan untuk apa peruntukannya. Rakyat harus tahu sampai titik koma,” tandasnya.(and/*)
