11 hours ago
13
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel tak lagi terasa jauh bagi kalangan industri di Bekasi. Ribuan kilometer dari pusat konflik, para pengusaha di kota penyangga ibu kota itu mulai menghitung risiko yang bisa mengganggu jantung operasional mereka: rantai pasok bahan baku dan stabilitas energi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi, Farid Elhakamy, mengakui suasana diskusi di antara pelaku usaha belakangan ini berubah. Jika sebelumnya fokus pada pemulihan pascapandemi dan tekanan daya beli, kini pembahasan mengerucut pada potensi gangguan impor dan lonjakan biaya produksi.
“Sejauh ini timbul berbagai opini di kalangan pengusaha terkait isu konflik di Timur Tengah. Ada kekhawatiran kondisi itu mengganggu rantai pasok produk,” ujarnya, Selasa (3/3).
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Banyak industri di Bekasi mulai dari manufaktur, otomotif, hingga makanan dan minuman masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika negara-negara mitra dagang terdampak konflik atau jalur distribusi global terganggu, efeknya bisa menjalar cepat ke lini produksi.
Saat ini terdapat 93 perusahaan aktif yang tergabung dalam APINDO Kota Bekasi. Sebagian di antaranya mulai merancang strategi pengamanan produksi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menambah volume impor bahan baku sebagai stok pengaman. Strategi ini diambil untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman atau kenaikan harga mendadak jika situasi memburuk.
Namun, langkah tersebut bukan tanpa konsekuensi. Penambahan impor berarti kebutuhan modal kerja meningkat. Perusahaan harus menanggung biaya penyimpanan lebih besar dan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar. Di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya stabil, keputusan memperbesar stok bisa menjadi pedang bermata dua.
“Sebagian mulai merencanakan strategi pengamanan produksi mereka dengan menambah impor bahan baku. Mendiskusikan langkah-langkah antisipasi dengan mitra luar negeri,” kata Farid.
Di sisi lain, ancaman yang lebih luas datang dari sektor energi. Penutupan Selat Hormuz jalur vital perdagangan minyak dunia berpotensi memicu lonjakan harga bahan bakar. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan bahwa Indonesia berada dalam posisi rentan sebagai net importer minyak dan sangat bergantung pada impor LPG.
Dari kebutuhan sekitar 9 juta metrik ton LPG per tahun, produksi domestik hanya mampu memenuhi sekitar 1,8 juta metrik ton. Artinya, lebih dari 7 juta metrik ton harus diimpor. Sebanyak 54 persen pasokan bahkan berasal dari Amerika Serikat, sementara sisanya dari kawasan Timur Tengah yang kini bergejolak.
“Selat Hormuz itu dilewati paling tidak 35–40 persen produksi minyak dunia yang dijual di pasar global,” jelas Komaidi. Jika distribusi terganggu, suplai global menyusut dan harga hampir pasti terdorong naik.
Bagi industri di Bekasi, kenaikan harga energi berarti biaya produksi membengkak. Ongkos transportasi naik, harga bahan baku terdorong, dan margin keuntungan tergerus. Dalam situasi seperti itu, pilihan yang tersisa sering kali hanya dua, menaikkan harga jual atau menekan biaya lain, termasuk efisiensi tenaga kerja.
Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional masih berada di atas 20 hari kebutuhan. Pemerintah juga menyiapkan skenario mitigasi dan menghitung risiko jika krisis berkepanjangan. Namun, bagi pelaku usaha, kepastian jangka pendek belum tentu menjawab kegelisahan jangka menengah.
Bekasi, sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, sangat sensitif terhadap gejolak global. Ketergantungan pada impor bahan baku dan energi membuat setiap percikan konflik internasional terasa nyata di lantai pabrik. Dalam kondisi seperti ini, kewaspadaan menjadi keniscayaan.
Para pengusaha kini tidak hanya memantau perkembangan kurs dan harga komoditas, tetapi juga peta geopolitik. Di tengah ketidakpastian global, strategi bertahan menjadi prioritas sembari berharap konflik tak berkembang menjadi krisis yang benar-benar memukul denyut industri nasional.
Perang Timur Tengah juga berdampak pada sektor energi. Qatar akhirnya menghentikan produksi gas di Ras Laffan, fasilitas ekspor gas alam terbesar di dunia. Alasan penutupan, karena tempat tersebut telah dihantam drone Iran.
Selain itu, kapal tanker sebagian besar berhenti melewati Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran memang sudah mengancam, tanker mana saja yang nekat melintas bakal diserang atau dibakar.
Dampaknya, harga gas di Eropa melonjak hingga 39 persen. Ini kenaikan paling tinggi sejak Perang Rusia vs Ukraina. Harga tersebut masih bisa melonjak lagi. Menurut prediksi bank investasi Goldman Sachs, jika Selat Hormuz tidak bisa beroperasi sebulan, harga gas Eropa akan naik dua kali lipat.
Garda Revolusi Iran tak sekadar menggertak. Setidaknya lima kapal tanker sudah mengalami kerusakan, dua kru tewas, dan sekitar 150 kapal terdampar di sekitar selat yang memisahkan Iran dan Oman itu karena nekat melintas.
Bukan hanya gas yang terdampak. Minyak dunia pun terancam. Harga minyak naik di atas $ 79,40 per barel pada Senin (2/3). “Lalu lintas (kapal tanker) turun setidaknya 80 persen,” kata analis intelijen maritim Windward Michelle Bockmann. (sur/agf/ttg)
