Fraksi Gerindra DRPD Kabupaten Bekasi Kawal Program Pemerintahan Prabowo

RADARBEKASI.ID, BEKASI — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program strategis nasional agar berjalan maksimal di daerah. Program tersebut mencakup sektor pendidikan, koperasi, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat yang digulirkan pemerintah pusat.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan seluruh program yang merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto harus dikawal dan dipastikan tepat sasaran.

“Pada prinsipnya, kami (Partai Gerindra) karena presidennya ketua umum dan memang kita yang berharap Prabowo menjadi presiden maka tidak lain, tidak bukan, kita harus bisa mengawal program tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Apapun ceritanya semua harus berjalan dengan baik dan maksimal,” ujar Ridwan kepada Radar Bekasi.

“Bukan orang Gerindra sekalipun harus menilai program ini positif semua, dan semua masuk pada persoalan-persoalan yang sangat penting soal sampah, sekolah, soal perputaran ekonomi di bawah, soal kualitas gizi, ini hal-hal yang juga layaknya, walaupun bukan kader Gerindra tapi ini menjadi sebuah solusi yang dulu selalu kita impi-impikan,” sambung pria yang akrab disapa Iwang ini.

Ia menambahkan, sejumlah program strategis yang berjalan di Kabupaten Bekasi antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta bantuan pengelolaan sampah di TPA Burangkeng dan revitalisasi sekolah yang sudah berjalan di 2025.

Menurutnya, program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan, termasuk penguatan ekonomi desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Program-program ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye Presiden Prabowo untuk memperbaiki kondisi Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Iwang menilai, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, program MBG menjadi salah satu pilar penting. Sementara pemberdayaan ekonomi dari bawah, yakni desa dan kelurahan, dijalankan melalui koperasi. Termasuk juga program Kampung Nelayan Merah Putih serta Sekolah Rakyat untuk masyarakat desil I dan II, miskin ekstrem dan miskin. Saat ini, pembangunan sudah sekitar 70 persen dan pendaftaran telah berjalan.

“Untuk koperasi desa/kelurahan merah putih, hasil diskusi kita dengan Satgas kemarin sudah terbentuk sekitar 21 bangunan yang sudah jadi, dan sudah ada progres link yang terdaftar di pusat dan progres untuk calon-calon manager sudah jalan,” ucapnya.

Kemudian terkait MBG, ia mengatakan sudah ada sekitar 200 dapur di Kabupaten Bekasi, meski sebagian ditutup karena tidak sesuai standar. Untuk TPA Burangkeng, telah ada MoU antara Danantara dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sementara revitalisasi sekolah juga sudah berjalan, dengan masing-masing sekolah telah menerima proposal, dan pada 2025 ditargetkan puluhan sekolah direvitalisasi.

“Artinya, ini juga mengurangi beban APBD kita yang kemarin itu sudah berkurang Rp 1,3 triliun. Tapi dengan bantuan-bantuan ini, dari Kementerian Sosial, Danantara soal sampah, bantuan soal revitalisasi yang ditargetkan di 2026 ini 178 sekolah yang harus direvitalisasi,” jelasnya.

“Pemerintah pusat sedang fokus pada mengurangi transfer kas daerah, tapi tetap pada persoalan-persoalan krusial tetap dilakukan program-program itu, salah satunya pendidikan, koperasi, sosial, dan kesejahteraan,” tambahnya. (adv/pra)